Anggota Komisi V DPR RI Bambang Haryo Soekartono Foto : Jaka/mr

Transportasi publik massal harus segera dikembangkan untuk menggantikan transportasi privat. Anggota Komisi V DPR RI Bambang Haryo Soekartono mengatakan, transportasi publik massal harus murah, agar masyarakat bisa beralih dari transportasi privat (kendaraan pribadi) ke transportasi publik massal (angkutan umum) seperti kapal laut dan kereta api.

“Anggaran infrastruktur yang diberikan kepada pemerintah saat ini hampir tiga kali lipat dari anggaran pemerintahan SBY (Susilo Bambang Yudhoyono). Harusnya dengan anggaran itu sudah dialokasikan untuk membangun transportasi publik massal seperti kereta api dan kapal laut,” ucapnya sebelum mengikuti Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan V di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (8/5/2019).

Gerbong-gerbong kereta api yang selama lima tahun terakhir belum ditambah dari sisi jumlah, harus segera ditambah. Angkutan massal berbasis rel mampu menyedot penumpang yang lebih besar. Apalagi bila ditambah dengan angkutan umum seperti kapal laut. Namun, angkutan umum yang dibangun harus murah untuk menggugah masyarakat beralih dari kendaraan pribadinya.

Sementara saat ini, lanjut politisi Partai Gerindra tersebut, transportasi massal masih terlalu mahal harganya, sehingga tidak dilirik masyarakat. Untuk itu, pemerintah diimbau menurunkan biaya angkut transportasi massal sekaligus mengembangkan infrastrukturnya dengan baik. Di Pulau Jawa saja sudah ada tiga jalur, yaitu jalur utara, tengah, dan selatan. Pemerintah harus menyosialisasikan ketiga jalur alternatif itu agar tak terjadi overload lalu lintas angkutan massal.

“Pemerintah jangan hanya memikirkan transportasi pribadi, tapi sekarang ini harus sudah memikirkan transportasi publik massal yang mestinya sudah ditambah. Ini bisa menggantikan transportasi privat. Jangan seperti sekarang ini, transportasi publik massalnya sangat mahal, tidak terjangkau oleh masyarakat, baik pesawat terbang maupun kereta api. Inilah yang menyebabkan masyarakat enggan menggunakan transportasi publik massal,” tutup legislator dapil Jawa Timur I itu. (mh/sf)